Desakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar Roblox benar-benar hadir di Indonesia kembali mengemuka. Pemerintah meminta platform gim daring itu tidak berhenti sebagai layanan yang sekadar menjaring pengguna, tetapi membuka kantor resmi di Jakarta sekaligus menempatkan jajaran pimpinan seniornya di Tanah Air. Dorongan ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam pertemuan dengan pendiri sekaligus CEO Roblox, David Baszucki, di Silicon Valley, Amerika Serikat.
Desakan membuka kantor dan menempatkan pimpinan di Jakarta
Pemerintah menilai kehadiran fisik Roblox penting agar Indonesia tidak diposisikan sebagai pasar konsumen semata. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menyatakan keterlibatan raksasa teknologi asing harus diimbangi kontribusi nyata terhadap ekosistem digital nasional. Menurutnya, perusahaan global diharapkan membangun kehadiran yang lebih nyata, bukan hanya datang untuk melayani pasar.
Keberadaan kantor dan perwakilan senior dinilai mempercepat komunikasi serta koordinasi antara platform dan pemerintah. Tanpa kehadiran itu, pengawasan terhadap pengelolaan konten, pelindungan data, hingga kepatuhan pada aturan nasional dinilai berjalan lebih lambat. Meutya menegaskan, seluruh platform digital yang melayani masyarakat Indonesia wajib tunduk pada hukum nasional tanpa terkecuali.
PP TUNAS, aturan yang menjadi dasar desakan
Fokus utama pertemuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP TUNAS. Aturan ini mengikat platform digital untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital, termasuk memastikan verifikasi usia pengguna berjalan lebih akurat. Komdigi menilai verifikasi usia untuk pengguna di bawah 16 tahun masih perlu ditingkatkan.
Selain memperketat verifikasi usia, pemerintah mendorong penerapan prinsip safety-by-design: keamanan dibangun sejak tahap perancangan produk, bukan lewat langkah reaktif setelah masalah muncul. Langkah yang diminta mencakup pembatasan interaksi anak dengan pengguna tak dikenal, pencegahan perpindahan obrolan ke luar platform, serta deteksi dini perilaku berisiko. Implementasi PP TUNAS juga wajib dilaporkan secara berkala, terukur, dan transparan.
“Kami memahami bahwa banyak anak-anak Indonesia menggemari Roblox. Karena itu, besar harapan kami bahwa Roblox juga menyayangi anak-anak kami, terutama dengan memastikan keamanan mereka,” kata Meutya Hafid.
Jejak permintaan Komdigi sejak 2025
Desakan ini bukan yang pertama. Pada Agustus 2025, Meutya sudah menerima perwakilan Roblox Asia Pasifik di Jakarta dan meminta perusahaan membuka kantor perwakilan di Indonesia serta mematuhi regulasi perlindungan anak. Saat itu ia menyebut Roblox harus mengikuti PP TUNAS dan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) yang mengatur perlindungan anak di ruang digital. Permintaan yang sama lalu dibawa kembali ke meja pertemuan dengan CEO Roblox pada September 2026.
Respons Roblox dan kewajiban pelaporan
Roblox menyambut diskusi tersebut dengan menyatakan tengah mengevaluasi penempatan pimpinan senior di Jakarta. CEO David Baszucki menyebut perusahaannya terus menyesuaikan pengembangan produk agar memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia, dan menilai penyesuaian fitur keamanan yang diminta Indonesia berpotensi diintegrasikan secara global. Pemerintah juga mengapresiasi sejumlah langkah awal Roblox, seperti perkiraan usia berbasis pemindaian wajah (facial age estimation), pembatasan fitur komunikasi anak, serta kehadiran Roblox Kids dan Roblox Select.
Apa artinya buat orang tua dan platform
Bagi orang tua, dorongan ini menandakan pengawasan anak di ruang digital tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kewaspadaan masing-masing keluarga. Kehadiran perwakilan resmi dan kewajiban pelaporan berkala memberi pemerintah titik tanggung jawab yang jelas ketika muncul keluhan soal keamanan anak. Sejauh ini belum diungkap berapa jumlah pasti pengguna Roblox di Indonesia, nilai investasi yang menyertai pembukaan kantor, maupun tenggat waktu resmi yang diberikan kepada perusahaan.
Bagi platform, sinyalnya jelas: kehadiran di pasar yang besar berjalan seiring kewajiban mematuhi regulasi domestik. Komdigi menegaskan aturan Indonesia berlaku bagi semua platform yang beroperasi di Tanah Air, tanpa terkecuali, dan kepatuhan itu akan diukur dari implementasi nyata, bukan sekadar pernyataan komitmen.
Sumber
- detikInet — “Komdigi Desak Roblox Buka Kantor dan Punya Bos di Jakarta” (11 Oktober 2026): https://inet.detik.com/law-and-policy/d-8701596/komdigi-desak-roblox-buka-kantor-dan-punya-bos-di-jakarta
- Media Indonesia — “Komdigi Dorong Roblox Perkuat Perlindungan Anak dan Kepatuhan PP TUNAS” (7 Oktober 2026): https://mediaindonesia.com/teknologi/941659/komdigi-dorong-roblox-perkuat-perlindungan-anak-dan-kepatuhan-pp-tunas
- ANTARA — “Menkomdigi tegaskan aturan pelindungan anak kepada CEO Roblox” (22 September 2026): https://www.antaranews.com/berita/5753044/menkomdigi-tegaskan-aturan-pelindungan-anak-kepada-ceo-roblox
- Kompas TV — “Menkomdigi Minta Pihak Roblox Patuhi Aturan soal Perlindungan Anak di Ruang Digital” (14 Agustus 2025): https://www.kompas.tv/nasional/611480/menkomdigi-minta-pihak-roblox-patuhi-aturan-soal-perlindungan-anak-di-ruang-digital
