Indonesia Bidik Dana Bencana Global lewat FRLD Bank Dunia — Tak Cuma Minta Hibah
Indonesia melangkah lebih jauh dalam pembiayaan perubahan iklim. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPLDH) yang berada di bawah Kementerian Keuangan mengajukan dua proposal untuk mengakses dana FRLD (Fund for Responding to Loss and Damage) dari Bank Dunia — dan memperkenalkan skema blended finance yang lebih inovatif.
Dua proposal dengan pendekatan berbeda
Direktur Utama BPLDH Joko Tri Haryanto menjelaskan kedua proposal ini dirancang untuk menangani kebutuhan yang berbeda:
- Proposal pertama — membentuk dana penanganan bencana di wilayah daratan.
- Proposal kedua — untuk bencana di wilayah pesisir.
Menariknya, kedua proposal ini juga dibedakan berdasarkan fokus: satu menitikberatkan pada pemulihan setelah bencana, yang lain pada mitigasi atau pengurangan risiko sebelum bencana terjadi.
“Karena mekanisme FRLD masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya jelas mengenai batasannya dengan pendanaan adaptasi, kami mengambil pendekatan dengan mengajukan dua proposal.” — Joko Tri Haryanto
Kenapa dua proposal sekaligus?
Alasannya praktis: mekanisme FRLD masih terus berkembang, dan belum jelas apakah pendanaannya berfokus pada penanganan sebelum atau sesudah bencana. Dengan mengajukan dua proposal, Indonesia mengamankan akses dari dua sisi sekaligus.
Blended finance sebagai sinyal inovasi
Selain itu, BPLDH melihat peluang untuk menawarkan skema pendanaan yang lebih maju berupa blended finance — menggabungkan dana FRLD dari Bank Dunia dengan dana yang sudah dimiliki Indonesia sendiri. Ini cara untuk memperbesar dampak tanpa hanya bergantung pada hibah.
Kenapa ini penting?
Pembiayaan iklim sering dianggap sebagai “minta-minta”. Pendekatan Indonesia menunjukkan pergeseran menuju mekanisme pendanaan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Buat negara yang sangat rentan terhadap bencana, akses ke dana global plus strategi blended finance bisa jadi perbedaan besar antara sekadar bertahan dan benar-benar membangun ketahanan.
