India memperluas rezim anti-spamnya. Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), regulator telekomunikasi negara itu, mewajibkan aplikasi caller-ID dan aplikasi pengelola panggilan menyerahkan laporan spam dari penggunanya ke perusahaan telekomunikasi. Aturan baru ini langsung memicu protes dari Truecaller, pembuat aplikasi pemblokir spam, yang menyebut kebijakan itu anti-kompetisi.
Apa Isi Aturan Barunya
Pada Jumat (18 September 2026), TRAI mengamendemen aturan komunikasi komersial. Perubahan itu membuat aplikasi caller-ID dan call-management — aplikasi yang memungkinkan pengguna menandai panggilan sebagai spam atau junk — wajib mengirim laporan tersebut ke platform berbasis blockchain yang dikelola perusahaan telekomunikasi.
Platform itu melacak komunikasi komersial sekaligus menegakkan aturan anti-spam. Alurnya sederhana: apa yang dilaporkan pengguna di aplikasi harus sampai ke infrastruktur penegakan milik industri telekomunikasi. Menurut TRAI, tujuannya adalah memperluas kumpulan laporan spam yang bisa ditindaklanjuti.
Kenapa Pemerintah India Melakukannya
India berhadapan dengan spam dan panggilan penipuan dalam skala raksasa. Dalam laporannya pada Februari, Truecaller menyebut penggunanya di India menghadapi sekitar 42 miliar panggilan spam sepanjang 2025 — mencakup panggilan yang diblokir, dilabeli, maupun diabaikan. Perusahaan itu juga mengklaim memblokir hampir 12 miliar panggilan spam sepanjang tahun yang sama.
Angka itu menjelaskan kenapa regulator ingin semua laporan masuk ke satu sistem: kalau laporan hanya mengendap di aplikasi, penindakan terhadap pelaku spam terbatas pada kemampuan masing-masing aplikasi.
Kenapa Truecaller Keberatan
Truecaller menyebut kewajiban ini sebagai “pertukaran satu arah” yang “anti-kompetisi”. Argumennya: aturan tersebut memindahkan data bernilai komersial dari aplikasi call-management seperti dirinya ke perusahaan telekomunikasi.
India adalah pasar terbesar Truecaller — lebih dari 350 juta dari total lebih dari 500 juta pengguna aktif bulanan globalnya. Perusahaan berbasis Stockholm itu mengandalkan laporan komunitas dan deteksi otomatis untuk memblokir panggilan spam.
Ini bukan benturan pertama mereka dengan regulator India. Sebelumnya, perusahaan asal Swedia itu menolak pembatasan yang melarang aplikasi pengelola panggilan melabeli panggilan dari rentang nomor tertentu yang ditetapkan pemerintah sebagai spam, karena panggilan tak diinginkan bisa lolos dari filter mereka.
Amendemen hari Jumat justru mempertahankan pembatasan tersebut. Aplikasi call-management dilarang memblokir, menyaring, atau melabeli spam secara menyeluruh terhadap panggilan dari seri nomor yang dipakai untuk komunikasi promosi, layanan, dan transaksional. Pengguna individu tetap boleh memblokir panggilan semacam itu di perangkatnya sendiri.
“Sementara data dan sentimen pengguna kami jelas menunjukkan spam melonjak akibat pemberian jalan bebas bagi para spammer, kami sudah patuh pada aturan ini sejak akhir tahun lalu.”
Juru bicara Truecaller kepada TechCrunch.
Aturan Baru untuk Panggilan Berbasis AI
Amendemen TRAI juga menyasar panggilan dari perangkat lunak dan agen suara AI. Panggilan otomatis — tanpa orang yang menekan nomor secara langsung — kini masuk ke kerangka application-to-person (A2P) TRAI, termasuk robocall dan panggilan bersuara prerekaman atau artifisial.
Perusahaan pemakai sistem semacam itu wajib mendeklarasikan penggunaannya beserta nomor telepon yang terlibat kepada operator mereka lebih dulu. Panggilan A2P yang tidak dideklarasikan dianggap spam. Operator juga boleh memungut biaya terminasi hingga 5 paise (sekitar 0,052 sen AS) per menit untuk panggilan A2P, dengan pengecualian untuk rentang nomor tertentu. Satya N. Gupta, mantan additional secretary TRAI, menegaskan aturan ini tidak melarang AI, hanya mewajibkan keterbukaan.
Pertanyaan yang Belum Terjawab
Sumeysh Srivastava, partner di firma konsultan The Quantum Hub di New Delhi yang memimpin kerja kebijakan regulasi telekomunikasi, menilai perubahan ini menjembatani dua lapisan: operator menyediakan jaringan dasar dan menjalankan sistem anti-spam berbasis blockchain, sementara aplikasi caller-ID beroperasi di atasnya. Hal tersebut memunculkan pertanyaan teknis dan yurisdiksional — termasuk standar pelaporan yang harus diikuti aplikasi dan bagaimana kewajiban itu ditegakkan terhadap perusahaan yang bukan operator telekomunikasi.
Draf pada Maret sempat mengusulkan penggunaan undang-undang IT India untuk menegakkan kewajiban ini, tapi Srivastava menyoroti bahwa pengumuman terbaru tidak menjelaskan apakah mekanisme itu dipertahankan di aturan final. Seberapa banyak informasi yang harus diserahkan aplikasi juga masih kabur.
Kazim Rizvi, pendiri dan direktur lembaga pemikir kebijakan The Dialogue di New Delhi, menyatakan mewajibkan aplikasi mengirimkan laporan spam spesifik dari seorang pengguna berbeda secara mendasar dari mewajibkan aplikasi berbagi dataset luas, sinyal reputasi, atau sistem analitiknya. Menurut dia, aturan ini perlu memperjelas informasi apa yang harus dikirim, bagaimana pengguna dimintai persetujuan, serta bagaimana data itu disimpan dan digunakan.
TRAI tidak menjawab pertanyaan TechCrunch soal informasi apa yang wajib dibagikan aplikasi dan apakah aturan ini juga berlaku untuk fitur pelaporan spam di sistem operasi serta dialer ponsel seperti Android dan iOS.
Relevansi buat Indonesia
Pertanyaan yang muncul di India relevan juga buat Indonesia: kalau laporan spam pengguna dikumpulkan aplikasi, siapa yang seharusnya memegang data itu — aplikasi atau operator? Dan siapa yang dapat kewenangan menindak?
Perdebatan Truecaller versus TRAI memperlihatkan soal ini bukan cuma teknis: siapa yang menanggung biaya deteksi, dan siapa yang menikmati manfaatnya. Sumber ini tidak menyebut data atau regulasi Indonesia sama sekali. Yang bisa dipelajari adalah polanya — perebutan batas antara platform dan operator, plus kebutuhan kejelasan soal data apa yang dikirim, persetujuan pengguna, dan masa penyimpanannya.
Sumber
- TechCrunch — “India forces caller-ID apps to feed spam reports to telcos”, Jagmeet Singh, 18 September 2026: https://techcrunch.com/2026/09/18/india-forces-caller-id-apps-to-feed-spam-reports-to-telcos/
