Sentimen anti-teknologi atau tech backlash kian menguat di berbagai belahan dunia. Menurut laporan CNBC, isu seputar kecerdasan buatan (AI), pusat data (data center), hingga media sosial kini bukan lagi sekadar perdebatan industri, melainkan telah merembet menjadi isu politik yang diperebutkan dalam kontestasi pemilu.
Gelombang penolakan ini didorong oleh sejumlah kekhawatiran yang nyata di tengah masyarakat. AI, misalnya, dipandang sebagai ancaman terhadap lapangan kerja sekaligus alat penyebar disinformasi yang sulit dikendalikan. Sementara itu, pembangunan data center menuai kritik karena dinilai boros energi dan air, serta membebani infrastruktur listrik di wilayah tempatnya berdiri.
Kekhawatiran soal data center bahkan sudah muncul di sejumlah negara maju. Masyarakat di sekitar lokasi pembangunan mempertanyakan manfaat nyata fasilitas raksasa tersebut bagi warga setempat, sementara konsumsi listrik dan air yang sangat besar dianggap mengorbankan kepentingan publik. Isu ini kian panas ketika pemadaman listrik atau krisis air mulai terasa di kawasan yang berdekatan dengan pusat data.
Dari Ruang Rapat ke Arena Politik
Yang menarik, isu-isu ini tidak lagi hanya dibahas di ruang rapat perusahaan teknologi atau forum akademik. Para politisi mulai menjadikannya bahan kampanye, menjanjikan regulasi yang lebih ketat atau menuntut tanggung jawab lebih besar dari perusahaan teknologi raksasa. Media sosial, khususnya, menjadi sorotan karena dianggap gagal melindungi pengguna, terutama anak-anak dan remaja, dari konten berbahaya dan kecanduan digital.
Di sisi lain, industri teknologi berupaya meredam kekhawatiran ini dengan menekankan manfaat inovasi, mulai dari efisiensi ekonomi hingga kemajuan layanan kesehatan dan pendidikan. Namun, ketegangan antara inovasi dan kebutuhan akan perlindungan publik tampaknya bakal terus memanas seiring semakin cepatnya adopsi teknologi, sehingga isu teknologi diprediksi bakal ikut menentukan arah pilihan pemilih di berbagai negara.
Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi cermin sekaligus pelajaran. Regulasi teknologi, pengelolaan data center, dan tata kelola media sosial di Tanah Air juga terus bergulir, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap dampak sosial dan ekonomi dari kemajuan digital. Pemerintah dan pelaku industri perlu belajar dari pengalaman negara lain agar bisa mengantisipasi gesekan serupa sejak dini.
Para analis memperkirakan, tech backlash akan menjadi salah satu isu sentral dalam berbagai pemilu mendatang. Seberapa besar pemerintah mampu menyeimbangkan dorongan inovasi dengan perlindungan warga, akan sangat menentukan arah kebijakan teknologi di tahun-tahun ke depan.
