Sentimen anti-teknologi atau tech backlash kian menguat di berbagai belahan dunia. Menurut laporan CNBC, isu seputar kecerdasan buatan (AI), pusat data (data center), hingga media sosial kini bukan lagi sekadar perdebatan industri, melainkan telah merembet menjadi isu politik yang diperebutkan dalam kontestasi pemilu.
Gelombang penolakan ini didorong oleh sejumlah kekhawatiran yang nyata di tengah masyarakat. AI, misalnya, dipandang sebagai ancaman terhadap lapangan kerja sekaligus alat penyebar disinformasi yang sulit dikendalikan. Sementara itu, pembangunan data center menuai kritik karena dinilai boros energi dan air, serta membebani infrastruktur listrik di wilayah tempatnya berdiri.
Kekhawatiran soal data center bahkan sudah muncul di sejumlah negara maju. Masyarakat di sekitar lokasi pembangunan mempertanyakan manfaat nyata fasilitas raksasa tersebut bagi warga setempat, sementara konsumsi listrik dan air yang sangat besar dianggap mengorbankan kepentingan publik. Isu ini kian panas ketika pemadaman listrik atau krisis air mulai terasa di kawasan yang berdekatan dengan pusat data.
Dari Ruang Rapat ke Arena Politik
Yang menarik, isu-isu ini tidak lagi hanya dibahas di ruang rapat perusahaan teknologi atau forum akademik. Para politisi mulai menjadikannya bahan kampanye, menjanjikan regulasi yang lebih ketat atau menuntut tanggung jawab lebih besar dari perusahaan teknologi raksasa. Media sosial, khususnya, menjadi sorotan karena dianggap gagal melindungi pengguna, terutama anak-anak dan remaja, dari konten berbahaya dan kecanduan digital.
Di sisi lain, industri teknologi berupaya meredam kekhawatiran ini dengan menekankan manfaat inovasi, mulai dari efisiensi ekonomi hingga kemajuan layanan kesehatan dan pendidikan. Namun, ketegangan antara inovasi dan kebutuhan akan perlindungan publik tampaknya bakal terus memanas seiring semakin cepatnya adopsi teknologi, sehingga isu teknologi diprediksi bakal ikut menentukan arah pilihan pemilih di berbagai negara.
Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi cermin sekaligus pelajaran. Regulasi teknologi, pengelolaan data center, dan tata kelola media sosial di Tanah Air juga terus bergulir, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap dampak sosial dan ekonomi dari kemajuan digital. Pemerintah dan pelaku industri perlu belajar dari pengalaman negara lain agar bisa mengantisipasi gesekan serupa sejak dini.
Para analis memperkirakan, tech backlash akan menjadi salah satu isu sentral dalam berbagai pemilu mendatang. Seberapa besar pemerintah mampu menyeimbangkan dorongan inovasi dengan perlindungan warga, akan sangat menentukan arah kebijakan teknologi di tahun-tahun ke depan.
Angka: miliaran dolar proyek yang tertahan
Yang tadinya terasa abstrak kini punya angkanya. Los Angeles Times melaporkan bahwa gelombang penolakan terhadap AI dan data center telah menahan proyek pembangunan pusat data di Amerika Serikat senilai sekitar US$68 miliar. Sebagian proyek ditunda, sebagian lagi dibekukan menunggu kejelasan politik di daerahnya.
Angka itu penting karena menunjukkan bahwa tech backlash bukan lagi sekadar opini di media sosial. Ia sudah menyentuh keputusan investasi nyata, yang ujung-ujungnya memengaruhi kapasitas komputasi dan harga layanan AI ke depan.
Dari komunitas ke kotak suara
Analisis National Public Radio menyebut penolakan terhadap data center telah “membalikkan politik seperti yang kita kenal”, istilah yang dipakai Darrell West, senior fellow di Brookings Institution. Perubahan itu terjadi cepat dan menyebar dari satu komunitas ke komunitas lain, bukan diatur dari atas.
Sejumlah kandidat di tingkat lokal dan nasional mulai menjadikan isu ini sebagai janji kampanye: menolak izin pembangunan, meminta kompensasi, atau menuntut perusahaan menanggung biaya listrik dan air yang membengkak. Data center yang dulu dianggap investasi bergengsi kini harus berhadapan dengan tetangga yang mengeluh soal tagihan listrik dan kebisingan.
Pelajaran untuk Indonesia
Untuk Indonesia, pola ini layak dicermati lebih awal. Pembangunan pusat data dan kawasan industri digital di dalam negeri terus bertambah seiring dorongan transformasi digital nasional. Tanpa komunikasi manfaat yang jelas ke warga, gesekan soal listrik, air, dan lahan bisa muncul dengan skenario yang mirip.
Belajar dari pengalaman negara lain, dua hal krusial: keterlibatan warga sejak fase perencanaan, dan transparansi soal dampak lingkungan. Kalau dua hal itu diabaikan, jangan heran kalau protes datang setelah proyek berdiri dan biaya politiknya jauh lebih mahal.
Apa yang perlu diawasi
Ke depan, taruhannya bukan cuma soal ekonomi. Agenda teknologi akan terus menempel pada kontestasi politik, entah lewat janji regulasi, perlindungan pekerja, atau tata kelola platform. Siapa yang mampu menyeimbangkan dorongan inovasi dengan perlindungan publik, dia yang akan menentukan arah kebijakan teknologi tahun-tahun berikutnya — di Amerika, dan tak lama lagi, mungkin juga di kawasan lain.
