Jakarta — Jaksa di Tianjin, China, meminta pengadilan merampas lebih dari 61.800 bitcoin (BTC) yang menurut mereka adalah hasil kejahatan dari skema penipuan investasi senilai sekitar 40 miliar yuan, atau sekitar US$5,7 miliar. Permohonan itu diterima Pengadilan Rakyat Tingkat Menengah Kedua Tianjin pada 28 September 2026 dan baru diumumkan lewat pemberitahuan pengadilan pada 13 Oktober. Media China, The Paper, yang mula-mula melaporkannya; CoinDesk mengangkatnya pada 22 Oktober.
Satu hal perlu ditegaskan: bitcoinnya sudah lama disita. Yang belum ada adalah keputusan perampasan dari pengadilan China. Otoritas Inggris yang menyita aset itu dalam penyelidikan pencucian uang, dan sampai sekarang merekalah yang memegang kendali fisiknya.
Apa yang sebenarnya diminta jaksa
Kejaksaan Rakyat Cabang Kedua Tianjin mengajukan perampasan aset Qian Zhimin yang dinilai keuntungan ilegal. Selain lebih dari 61.800 BTC, daftar yang beredar di media China mencakup sekitar 72.700 bitcoin cash, 72.700 bitcoin gold, 72.700 bitcoin SV, sekitar 3,6 juta XRP, dan lebih dari 70 juta dogecoin yang sudah dikonversi otoritas Inggris menjadi dana di rekening berbunga. Turut diminta: uang tunai dolar AS, euro, dan poundsterling, perhiasan, saldo bank, dan portofolio investasi.
Permohonan ini memakai Pasal 299 Kitab Hukum Acara Pidana China, jalur untuk merampas keuntungan ilegal ketika tersangka buron atau meninggal. Jaksa berargumen Qian sudah kabur dan masuk daftar pencarian lebih dari setahun tanpa pernah muncul di persidangan, sehingga kasusnya bisa jalan tanpa kehadiran dia.
Skema 2014–2017
Menurut pemberitahuan pengadilan, Qian adalah pengendali aktual Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Perusahaan itu menjual produk pengelolaan kekayaan tanpa izin di sejumlah kota antara April 2014 dan Agustus 2017, dengan janji pokok kembali dan bunga tinggi. Dana terkumpul lebih dari 40,378 miliar yuan dari lebih dari 102.000 investor, dan kerugian mereka mendekati 20 miliar yuan.
Uangnya, menurut jaksa, tidak masuk ke kegiatan usaha yang dijanjikan. Sebagian dipakai membayar investor lama, sebagian untuk proyek investasi fiktif, sebagian lagi untuk membeli bitcoin, properti, mobil, dan perhiasan. Pola Ponzi klasik, hanya arus dananya berujung ke kripto.
Siapa Qian Zhimin dan di mana dia sekarang
Qian, perempuan kelahiran 1978, meninggalkan China pada Juli 2017 lewat Myanmar setelah polisi mendatangi acara promosi untuk menangkapnya, lalu tiba di London dua bulan kemudian. Otoritas Tianjin menyetujui penahanannya pada Januari 2018, dan Interpol menerbitkan red notice sebulan kemudian.
Dia baru tertangkap pada April 2024 di York, Inggris, setelah polisi menelusuri transaksi dompet kripto yang lama tidak aktif. November 2025, Southwark Crown Court menjatuhkan 11 tahun 8 bulan penjara setelah dia mengaku bersalah atas kepemilikan dan pencucian aset kripto hasil kejahatan. Statusnya jelas: narapidana yang menjalani hukuman di Inggris, bukan buron yang belum tertangkap. Dia belum pernah diadili di China untuk kasus penipuannya.
Korban masih bisa ikut, tapi waktunya terbatas
Pengadilan Tianjin membuka periode enam bulan bagi korban dan pihak berkepentingan lain untuk mendaftar sebagai pihak dalam perkara perampasan ini. Pendaftaran lewat mini program WeChat, menurut pemberitaan Yicai Global. Yang memilih tidak ikut tidak kehilangan hak atas kompensasi dari aset yang berhasil dipulihkan, tapi mereka juga tak punya suara dalam prosesnya.
Kenapa pengadilan Inggris ikut menentukan
Pada 12 Oktober 2026, High Court of Justice Inggris (King’s Bench Division) memutus perkara Director of Public Prosecutions v Zhimin Qian. Hakim Mark Turner menyimpulkan bahwa hukum China, bukan hukum Inggris, yang berlaku untuk menilai klaim kepemilikan para korban atas bitcoin itu.
“The consequence is that the existence and content of any proprietary rights said to underlie and support the Applicants’ claims under s.281 … must be assessed by reference to Chinese law.”
Putusan itu tidak menyatakan siapa pemilik bitcoinnya. Yang diputus baru pilihan hukumnya, dan hakim menegaskan isi serta pembuktian hukum China akan dibahas pada tahap berikutnya. Sekitar 16.000 korban tercatat ikut proses pemulihan aset di Inggris, dan Fieldfisher, firma yang mewakili mereka, sudah menyatakan akan banding.
Yang masih belum pasti
Pertama, belum ada satu bitcoin pun yang berpindah tangan ke China lewat perkara ini. Inggris masih menjalankan civil recovery di bawah Proceeds of Crime Act 2002, dan pengadilan di sana belum memutus klaim yang saling bersaing.
Kedua, angka korban dan kerugian tidak seragam. Pengadilan Tianjin memakai 102.000 lebih investor dengan kerugian mendekati 20 miliar yuan. CPS dalam rilis 2025 menyebut “lebih dari 128.000 korban” dan kerugian sekitar £600 juta, sementara putusan High Court mengutip total dana masuk sekitar RMB 40,2 miliar. Selisih ini belum dijelaskan publik dan sebaiknya tidak digabung jadi satu angka bulat.
Ketiga, nilai bitcoin sekarang jauh di atas nilai saat disita. Siapa yang berhak atas selisih apresiasi itu masih jadi inti sengketa; hukum China dinilai lebih membatasi klaim pada nilai investasi awal. Bagi korban, hasil akhirnya bergantung pada dua sistem hukum yang berjalan paralel dan belum tentu sepakat.
Foto: Satheesh Sankaran via Wikimedia Commons (CC BY 2.0).
