Rencana Indonesia menjual listrik ke negara lain, terutama Singapura, untuk sementara ditahan. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah belum berencana mengekspor listrik dalam waktu dekat karena kebutuhan dalam negeri masih tinggi — dan salah satu yang paling rakus adalah pusat data.
“Indonesia sendiri masih butuh listrik. Data center kita butuh 20 gigawatt. Kurang market apa kita? Saya tetap akan memprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri dulu.” — Bahlil Lahadalia, Kantor Kementerian ESDM, Senin (26/10)
Angka 20 gigawatt itu bukan angka kiasan. Menurut keterangan Kementerian ESDM, tambahan kebutuhan tersebut setara 20.000 megawatt atau sekitar 20 persen dari total kapasitas listrik yang ada saat ini.
“Tadi saya baru habis berbincang sama Dirut PLN, itu membutuhkan penambahan 20 GW. 20 GW ini sama dengan 20.000 MW. Itu sama dengan 20 persen dari total listrik yang existing sekarang. Ini enggak sedikit, cukup besar sekali.” — Bahlil
Studi masih jalan, tapi arahnya jelas
Bahlil menyebut pemerintah masih mengkaji tahapan proses ekspor listrik, termasuk menghitung kebutuhan energi nasional sebelum mengambil keputusan akhir. “Sampai dengan hari ini masih melakukan kajian untuk tahapan proses ekspor listrik ke negara lain. Karena kita masih butuh listrik banyak, jadi mungkin belum dalam waktu dekat,” ujarnya.
Kalimat itu praktis mengubah prioritas proyek listrik lintas batas: dari yang semula dikemas sebagai peluang ekspor, menjadi cadangan untuk kebutuhan domestik.
Padahal kesepakatannya sudah jalan
Penundaan ini menarik karena jalur ekspornya sudah disiapkan. Pada 6 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyepakati sejumlah kemitraan strategis dalam Leaders Retreat Singapura–Indonesia di Istana Merdeka. Salah satu hasilnya: percepatan implementasi jual-beli listrik RI–Singapura, bersama perluasan Kendal Industrial Park dan 26 nota kesepahaman lain.
Indonesia menunjuk Danantara sebagai pelaksana kerja sama perdagangan listrik lintas batas. Kepala Danantara Rosan Roeslani menjelaskan proyek penjualan listrik ke Singapura akan diawali pembangunan pembangkit berbasis energi terbarukan di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), dengan target kapasitas hingga 3,4 gigawatt secara bertahap — tahap awal 600 megawatt sampai 1,2 gigawatt.
Danantara akan berkoordinasi dengan tiga perusahaan energi Singapura: Keppel Electric, Sembcorp Industries, dan Singapore Energy Interconnections. Sementara Kementerian ESDM menyebut sedang menyiapkan energi bersih dan hub baru di Batam–Karimun–Bintan untuk menopang kebutuhan pusat data.
Kenapa listrik jadi isu AI
Permintaan 20 GW dari pusat data menunjukkan satu hal yang mulai disadari banyak negara: hambatan terbesar pertumbuhan AI bukan lagi chip, tapi listrik dan jaringan. Satu supercluster AI kelas 1 gigawatt setara konsumsi listrik sebuah kota besar, dan pusat data tidak bisa menunggu lima tahun untuk pembangkit baru.
Ini juga menjelaskan kenapa Malaysia dan Thailand bergerak cepat menarik investasi data center, sementara Indonesia masih berhadapan dengan persoalan klasik: kesiapan pembangkit, jaringan transmisi, lahan, air untuk pendinginan, dan kecepatan perizinan.
Menariknya, masalah listrik ini bukan cuma milik Indonesia. Meta — perusahaan yang sama yang pekan ini menggalang US$95 miliar untuk infrastruktur AI — membangun empat supercluster dengan kapasitas lebih dari 1 gigawatt masing-masing. Artinya, keputusan menahan ekspor listrik bisa dibaca bukan sebagai langkah proteksionis, melainkan pengakuan bahwa kapasitas domestik belum cukup untuk dua beban sekaligus: industri yang sudah ada dan pusat data baru.
Yang perlu dipantau
Pertama, dari mana tambahan 20 GW akan datang — pembangkit baru, energi terbarukan, atau peningkatan kapasitas yang sudah ada. Kedua, waktu. Kalau proyek pusat data berjalan lebih cepat dari pembangunannya, yang terjadi adalah penundaan komitmen investasi, bukan percepatan.
Ketiga, apakah pengumuman ini mengubah jadwal kerja sama listrik lintas batas dengan Singapura yang sudah disepakati Juli lalu, termasuk proyek 3,4 GW di Batam–Bintan–Karimun. Untuk sekarang, jawabannya: kajian masih jalan, dan prioritasnya domestik.
