New York City Terapkan Aturan Click-to-Cancel, Kota Pertama di AS yang Larang Langganan Licik
Warga New York City kini punya senjata baru melawan langganan yang sulit dibatalkan. Sejak Kamis, 1 Oktober 2026, aturan click-to-cancel milik kota itu resmi berlaku dan mewajibkan bisnis membuat proses pembatalan langganan sama mudahnya dengan proses mendaftar.
New York City menjadi kotamadya pertama di Amerika Serikat yang aturannya benar-benar mulai berjalan. Versi federal dari aturan serupa sebelumnya dibatalkan pengadilan banding karena persoalan prosedural, sehingga inisiatif kota ini menjadi ujian pertama di lapangan.
Apa Isi Aturan Click-to-Cancel New York City
Inti aturan ini sederhana: kalau penyedia langganan memudahkan Anda mendaftar, mereka juga harus memudahkan Anda berhenti. Sebuah gym yang mengizinkan pendaftaran online, misalnya, tidak boleh memaksa pelanggan menelepon atau datang langsung ke lokasi untuk membatalkan keanggotaan.
Aturan ini menyasar praktik yang oleh regulator disebut dark pattern, yakni desain antarmuka yang sengaja menyulitkan pengguna. Pemerintah kota memperkirakan kebijakan ini dapat menghemat uang warga New York antara $21,5 juta hingga $162,5 juta per tahun.
Siapa yang Kena, Kapan Berlaku, dan Apa Sanksinya
Aturan berlaku bagi bisnis apa pun yang menjual langganan berulang kepada konsumen di New York City, dan mulai efektif pada 1 Oktober 2026. Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengadu lewat portal baru yang dibangun tim Public Interest Technology (PIT) milik wali kota hanya dalam 10 minggu.
Levine menegaskan pengalaman mengadu lewat portal ini akan berbeda dari layanan pemerintah yang sering dikritik. Menurutnya, pelapor tidak akan dialihkan ke “chatbot doom loop”, melainkan ditangani staf yang pekerjaan penuh waktunya memang membantu konsumen.
Keluhan yang bisa dilaporkan mencakup syarat langganan yang tidak jelas, pembatalan yang sengaja diperlambat, hingga kegagalan menginformasikan bahwa langganan akan diperpanjang otomatis. Setelah laporan masuk, Departemen Perlindungan Konsumen dan Pekerja (DCWP) akan meninjau, menghubungi pelanggan, berupaya mengembalikan uang, dan membantu membatalkan langganan.
Jika lembaga itu menemukan pola pelanggaran berulang, penyelidikan hingga langkah hukum bisa menyusul. Denda bagi bisnis yang melanggar dimulai dari $525 per pelanggaran.
Kenapa Ini Penting: Preseden dan Konteks Federal
Kisah di balik aturan ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah bisa bergerak lebih cepat daripada pemerintah federal. Komisioner DCWP Samuel Levine adalah mantan kepala perlindungan konsumen FTC di era Lina Khan, dan ia pernah berupaya menghadirkan aturan click-to-cancel secara nasional.
Versi federal aturan itu akhirnya dibatalkan pengadilan banding karena masalah prosedural. Levine menilai pengalamannya membangun aturan di New York jauh berbeda dan menyebut kebijakan ini sebagai model bagi negara bagian serta pemerintah daerah lain.
“We proposed this rule this year. We finalized it this year. It’s taking effect this year. This is the speed of government as it should be.”
FTC di bawah Ketua Andrew Ferguson kini mengambil langkah awal untuk berpotensi menghidupkan kembali aturan serupa. Namun Levine bertaruh bahwa lebih banyak kotamadya akan menerapkannya lebih dulu, sehingga perlindungan konsumen menyebar dari kota ke kota alih-alih menunggu pusat.
Bagi pelaku bisnis langganan, sinyalnya jelas: menyembunyikan tombol pembatalan bukan lagi taktik yang aman. Bagi konsumen digital, munculnya aturan kota pertama ini menandakan bahwa anti-dark pattern perlahan naik kelas dari sekadar etika desain menjadi kewajiban hukum yang diawasi negara.
