Pemerintahan Joe Biden dan Donald Trump dilaporkan berulang kali meminta SpaceX mengaktifkan atau mematikan layanan internet satelit Starlink di sejumlah negara, jauh sebelum pembatasan akses militer Ukraina bulan ini. Laporan Reuters, Jumat (23/10), mengutip enam mantan pejabat senior AS yang semuanya berbicara anonim. Reuters menyebutnya baru pertama kali dilaporkan.
Karena semua klaim berasal dari sumber anonim, laporan ini adalah versi Reuters, bukan catatan resmi pemerintah AS. Tidak ada perintah tertulis atau dokumen kebijakan yang dipublikasikan untuk mendukungnya.
Apa yang diminta ke SpaceX
Menurut empat dari enam mantan pejabat itu, pada era Biden permintaan berjalan dua arah: mematikan layanan agar milisi proksi Iran di Yaman dan Lebanon tak bisa berkomunikasi lewat Starlink, sekaligus mengaktifkannya untuk akses internet di Iran dan militer Ukraina.
Reuters menulis bahwa pada Oktober 2023, saat pertempuran Israel dan Hezbollah di Lebanon selatan, pejabat intelijen memberi tahu Gedung Putih bahwa orang terkait Hezbollah mungkin bisa mengakses terminal Starlink. Kekhawatiran serupa muncul soal Houthi di Yaman pada 2024 — keterangan lima mantan pejabat.
Pada kedua kasus, pemerintah menghubungi SpaceX agar terminal itu diidentifikasi dan dinonaktifkan. Dua pejabat mengatakan setidaknya sebagian terminal memang dimatikan.
Untuk Iran, satu mantan pejabat mengatakan pemerintahan Biden meminta SpaceX menyalakan Starlink saat gelombang protes September 2022 setelah kematian Mahsa Amini. Menurut pejabat itu, terminal dibawa masuk dengan bantuan pemerintah, tetapi ia menolak menyebut jumlahnya.
Pemerintahan Trump disebut mengambil langkah serupa pada awal 2026. Seorang mantan pejabat senior Trump dan satu orang yang memahami masalah itu mengatakan AS membahas dengan Musk dan SpaceX upaya memasukkan terminal ke Iran lalu mengaktifkannya, setelah serangan AS-Israel Juni 2025 dan Februari 2026, demi memperkuat akses internet demonstran anti-pemerintah.
Reuters menegaskan tidak ada konfirmasi publik dari pemerintahan Trump maupun SpaceX bahwa terminal itu dinyalakan. Pada Februari, The Wall Street Journal melaporkan AS mengirim ribuan terminal Starlink ke Iran.
Lewat siapa permintaan disampaikan
Tidak ada surat atau instruksi formal dalam laporan itu. Yang dijelaskan adalah pola komunikasi: diskusi pemerintah dengan SpaceX biasanya melibatkan pejabat Pentagon dan Gedung Putih. Lima mantan pejabat mengatakan pemerintahan Biden beberapa kali mengandalkan Musk untuk memajukan kebijakan — memotong layanan bagi lawan, memperluasnya bagi sekutu.
Pejabat Biden juga beberapa kali membagikan intelijen ke SpaceX yang menunjukkan Houthi dan Hezbollah memakai terminal Starlink hasil pengalihan, perangkat yang sampai ke milisi lewat perantara.
Satu-satunya dokumen yang dikutip Reuters bukan bukti permintaan, melainkan pernyataan SpaceX dalam pengajuan 2024 ke Bureau of Industry and Security, Departemen Perdagangan AS. Di situ SpaceX menyatakan bekerja erat dengan lembaga pemerintah demi keamanan nasional dan tujuan kebijakan luar negeri AS.
Latar pembatasan di Ukraina
Laporan ini muncul setelah pembatasan akses militer Ukraina ke Starshield, versi militer Starlink, bulan ini. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan pekan lalu akses negaranya sengaja dibatasi sehingga mengganggu kinerja drone militer, dan kecepatan Starlink dikurangi padahal layanan itu dipakai untuk pertahanan terhadap rudal Rusia.
Reuters melaporkan perintah memperlambat Starshield datang dari dalam Gedung Putih. Pemerintahan Trump mengakui adanya perlambatan, tetapi belum mengatakan apakah mereka yang memerintahkan.
Juru bicara Kedutaan Ukraina di Washington, Halyna Yusypiuk, mengatakan prioritas negaranya adalah “layanan kembali ke kecepatan normal secepat mungkin, karena nyawa orang-orang kami bergantung padanya”.
Respons yang ada, dan yang tidak
Gedung Putih mengarahkan Reuters ke pernyataan Trump pada 23 Oktober. Trump mengatakan ia belum berbicara dengan Musk soal akses Starlink untuk Ukraina dan bahwa “kalau ada masalah, saya akan meluruskan”.
SpaceX tidak menanggapi permintaan komentar. Musk menulis di media sosial awal pekan ini:
“Sistem Starshield dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah AS. Setiap pembatasan kecepatan atau penggunaan diputuskan oleh militer AS dan pada akhirnya oleh presiden Amerika Serikat.”
Delegasi Iran untuk PBB juga tidak menanggapi permintaan komentar. Hingga laporan ini ditulis, tidak ada bantahan resmi dari SpaceX maupun Gedung Putih atas klaim itu; yang ada hanya pernyataan yang tak membenarkan atau menyangkal secara langsung.
Kenapa ini penting
Yang membuat laporan ini berat bukan soal Starlink, melainkan siapa yang menjalankan kebijakan luar negeri. Menurut Reuters, permintaan era Biden dan Trump menunjukkan AS bergantung pada perusahaan swasta pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pembatasan terhadap Ukraina, negara sekutu, juga membuat pejabat Eropa resah. Sebagian menilai Eropa harus membangun komunikasi satelit militernya sendiri karena tak ada alternatif layak dalam waktu dekat.
Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Jason Crow, meminta kejelasan soal perubahan layanan satelit Ukraina dan menyoroti risiko ketergantungan AS pada SpaceX. “Miliarder yang tidak dipilih dan korporasi swasta seharusnya tidak memutuskan apa yang terbaik bagi keamanan nasional Amerika,” katanya.
Armand Musey dari Summit Ridge Group menilai Musk “seharusnya seorang eksekutif bisnis dengan kontrak pemerintah, tapi dia pada dasarnya membuat keputusan kebijakan luar negeri besar”.
Reuters mencatat, pada 2022 Musk memerintahkan personel SpaceX memotong cakupan Starlink di wilayah yang hendak direbut kembali Ukraina. Kini layanan itu jadi tulang punggung komunikasi antarunit, dan Starshield yang tahan gangguan radio dipakai memandu drone.
Foto: NOAA (public domain) – antena satelit di Wallops Island, Virginia. Ilustrasi: bukan terminal Starlink.
