Warga di berbagai kota dan kabupaten Amerika Serikat sedang menahan laju pembangunan data center. Dalam tiga bulan pertama 2026, setidaknya 75 proyek data center ditolak, dibatalkan, atau ditunda setelah mendapat perlawanan warga. Nilai investasi yang tersangkut kira-kira US$130 miliar, atau sekitar Rp2.341 triliun dengan kurs sekitar Rp18.000 per dolar AS.
Angka itu berasal dari lembaga riset Data Center Watch, proyek dari perusahaan intelijen AI 10a Labs. Temuan mereka lebih dulu dilaporkan NBC News, lalu dikutip Reuters dan sejumlah media lain. Ini jadi kuartal terburuk sejak lembaga tersebut mulai melacak pada 2023.
Yang membuat angkanya mencolok: total proyek yang tersandung di tiga bulan itu hampir menyamai seluruh 2025. Sepanjang tahun lalu, Data Center Watch mencatat sekitar US$156 miliar proyek yang ditolak atau tertunda. Artinya, dalam satu kuartal saja gelombang penolakan sudah mendekati capaian setahun penuh.
Kenapa warga menolak
Alasan penolakannya mirip dari satu daerah ke daerah lain. Warga khawatir tagihan listrik naik karena jaringan kelistrikan mesti diperbesar demi melayani operator besar seperti Amazon atau Google. Pusat data juga butuh jutaan galon air untuk pendinginan. Belum lagi soal limbah berbahaya, dampak lingkungan, dan suara bising dari mesin pendingin.
Jajak pendapat Gallup yang dirilis Mei 2026 memberi gambaran seberapa kuat sentimen ini. Tujuh dari sepuluh warga AS menolak pembangunan data center di daerah mereka, dan 48 persen menolak dengan keras. Separuh dari kelompok penolak menyebut konsumsi sumber daya yang berlebihan sebagai alasan utama — 18 persen menyoroti air, 18 persen menyoroti energi — sementara 16 persen menyebut polusi, termasuk kebisingan.
Menariknya, dalam survei yang sama, data center lebih tidak populer daripada pembangkit listrik tenaga nuklir. Sebanyak 53 persen responden menolak nuklir dibangun di dekat mereka, kalah jauh dari 71 persen yang menolak data center. Kekhawatiran itu tidak lagi jadi urusan zonasi lokal semata. Data Center Watch menyebut ada pergeseran struktural: komunitas kini punya semacam panduan oposisi yang bisa ditiru. Di beberapa kasus, perlawanan muncul bahkan sebelum proyek resmi diajukan.
Gerakan warga makin luas
Buktinya terlihat dari jumlah kelompok oposisi. Pada akhir 2025 tercatat 396 kelompok aktif. Per Maret 2026 angkanya lebih dari dua kali lipat menjadi 833 kelompok di 49 negara bagian. Maryland, Ohio, dan Texas jadi tiga wilayah dengan kelompok penolak terbanyak.
Tekanan juga bergerak ke meja legislatif. Lebih dari 300 rancangan undang-undang soal data center diajukan di parlemen negara bagian hanya dalam enam minggu pertama 2026, dari kedua kubu politik. Sebanyak 14 negara bagian mengajukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan. Maine hampir menjadi negara bagian pertama dalam sejarah AS yang melarang total data center, tetapi RUU-nya diveto Gubernur Janet Mills pada April 2026. Di tingkat kabupaten, Loudoun County di Virginia — rumah bagi lebih dari 250 data center — meminta stafnya menyiapkan moratorium 12 bulan untuk permohonan proyek baru.
| Periode | Proyek terdampak | Nilai investasi |
|---|---|---|
| Tiga bulan pertama 2026 | Setidaknya 75 proyek | ±US$130 miliar (±Rp2.341 triliun) |
| Sepanjang 2025 | Tidak dirinci | ±US$156 miliar |
Bukan cuma soal citra
Bagi industri, ini bukan sekadar masalah reputasi. Lembaga keuangan mulai menghitung risiko sosial sebagai bagian dari penilaian proyek. Kepala infrastruktur global dan keuangan berkelanjutan Bank of America, Karen Fang, menyebut pihaknya melihat dua hal sebelum membiayai: kesiapan proyek, termasuk kelengkapan izin, dan kualitas kredit.
“Kesiapan artinya seluruh perizinan dan persetujuan yang diperlukan lengkap, dan dukungan dari komunitas warga yang akan tinggal di sekitar lokasi.” — Karen Fang, Bank of America
Meski begitu, sejumlah investor menilai protes ini belum cukup memperlambat industri. Mereka disebut mulai menyesuaikan diri: menghitung risiko pembatalan di satu sisi, sambil tetap melihat permintaan daya komputasi AI yang masih naik. Pendukung pembangunan pun menilai kekhawatiran warga berlebihan atau berbasis data yang keliru, dan menekankan manfaat ekonomi seperti lapangan kerja serta tambahan pemasukan daerah.
Yang jelas, persetujuan warga kini jadi faktor penentu, sederajat dengan ketersediaan cip, listrik, dan modal. Sebuah proyek bisa punya pendanaan aman dan dukungan jaringan listrik, lalu tetap kehilangan dua tahun atau batal total hanya karena kalah satu suara di rapat dewan kota.
Kredit foto: Olivier Bonin / SLAC National Accelerator Laboratory — Wikimedia Commons (CC BY 4.0).
Sumber
- Data Center Watch, Q1 2026 Report — datacenterwatch.org/q1-2026
- NBC News, “Data center opponents have blocked or delayed projects worth nearly $130 billion in 2026, study finds” — nbcnews.com
- Gallup, “Americans Oppose AI Data Centers in Their Area” (13 Mei 2026) — news.gallup.com
